Astragraphia Dorong Transparansi Pengadaan Barang di Lingkungan Pemerintah
Seiring dengan makin meningkatnya pengguna internet yang ada di Indonesia, PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) mengembangkan usaha digital dengan dengan membuka layanan e-commerce B2B (Business-to-Business) dan B2G (Business-to-Government).
Melalui AXIQoe.com AXI mendorong modernisasi pengadaaan barang kebutuhan Office Supplies dan Office Equipment di jajaran Pememerintah Kota Semarang dan kota lainnya di Jawa Tengah. Selain itu, layanan digital lainnya seperti PrinterQoe, PrintQoe.com, CourierQoe dan SpotQoe.com menjadi salah satu jawaban atas demand korporasi dan pemerintah dengan cepat dan terpercaya melalui aplikasi dan web-based services. Inovasi ini diharapkan memperkuat good governance di jajaran pemerintahan. Selain itu, dapat mempercepat terciptanya ekosistem pengadaan 4.0 yang terintegrasi dan harmonis.
Jawa Tengah merupakan salah provinsi yang mencatatkan efek positif dari dinamika bisnis digital. Pada triwulan akhir 2018 lalu, lapangan usaha dari sektor logistik online dan pergudangan tumbuh hingga double digit, jelas Presiden Direktur PT AXI Sahat Sihombing.
“Kami yakin layanan e-commerce AXIQoe.com sebagai penyedia dalam E-Katalog LKPP, dapat menjadi pilihan terbaik bagi kebutuhan belanja barang di jajaran pemerintah kota Semarang dan kota lainnya di Jawa Tengah,” tambahnya dalam press con di Hotel Gumaya, Senin (25/3/2019).
Selain melalui E-Katalog LKPP (B2G), AXIQoe.com juga sebagai penyedia untuk pengadaan langsung bagi kebutuhan seperti : Kertas, Stationary / Peralatan Perkantoran lainnya dengan mengakses ke www.axiqoe.com bagi pelanggan B2G maupun B2B.
Berkembangnya infrastruktur internet hingga ke kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah diharapkan membuat pejabat lembaga pemerintahan terkait dapat dengan mudah mengimplementasikan sistem pengadaan online di instansi masing-masing.
Secara terpisah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto kepada beberapa media beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa katalog elektronik merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
