Salah satu yang memberikan penilaian itu adalah Ketua Asprov DKI Jakarta, Gusti Randa. Pria itu juga anggota bidang hukum PSSI itu menjelaskan, apa yang dilakukan komisi disiplin itu terlihat lemah.
Misalnya, Gusti menyoroti tidak dipanggilnya inspektur pertandingan atau pengawas pertandingan (PP). seharusnya kata dia, kejanggalan pertandingan PSS melawan PSIS tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun beberapa pihak yang terlibat, juga harus dimintai keterangan terlebih dahulu, sebelum memberikan keputusan. Salah satunya pengawas pertandingan.

“Inspektur pertandingan itu khan bukan orang klub, tetapi dari PT Liga Indonesia. Karenanya lucu, bila tidak dilibatkan dalam mencari fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi,” kata pria yang juga artis itu.

Yang lain menurutnya, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga dipertanyakan. Menurutnya, kejadian ini seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan fakta fakta yang ada.

“Di sini komdis juga harus menjelaskan kepada publik, dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu justru membuat tanda tanya bagi semua pihak,” ujarnya.

Bahkan gusti mempertanyakan, bagaimana proses sidang dan etentuan sidang komdis. Pasalnya saat itu sidang komdis hanya dihadiri Ketua Komisi Hinca Panjaitan seorang. Sehingga ketentuan di kode disiplin yang mengatur bahwa keputusan itu harus diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir, tidak dipenuhi. “Apakah hanya disuruh menyaksikan video, ditanya tanya, langsung diberi sanksi, apakah itu benar sebuah peradilan resmi organisasi?,” tanyanya.

Maka Gusti menilai, hukuman diskualifikasi kepada PSIS dan PSS dinilai terlalu tergesa gesa dan kurang bijaksana. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena kejadian itu mendapat respon di media online dan youtube, sehingga Komdis PSSI terkesan tergesa gesa dalam memberikan putusan dan kurang bijaksana.

Sulitnya, kata mantan Ketua Badan Futsal Indonesia (BFI) itu, Komdis juga memutuskan tidak ada banding. Menurutnya, jika semua keputusan tidak boleh banding, kenapa komisi PSSI membentuk Komisi Banding. Lebih baik Komisi Banding ditiadakan saja karena tidak memiliki fungsi.

“Komdis PSSI sudah melebihi Mahkamah Konstitusi saja. Setiap keputusan tidak boleh banding. Harus dilihat, sepakbola itu tidak hanya melibatkan perorangan, tetapi juga manajemen, pelatih dan masih banyak lagi, termasuk pt liga sebagai operator kompetisi,” tandasnya.